Musyawarah Pimpinan Wilayah (Musypimwil) ke-3 Muhammadiyah Riau sukses digelar di Kota Jalur, Teluk Kuantan, pada 22–23 Agustus 2025. Agenda penting ini diikuti oleh anggota Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Riau, masing-masing empat utusan dari seluruh PDM se-Riau, Ketua Ortom Tingkat Wilayah, serta Ketua Majelis dan Lembaga PWM Riau.

Salah satu agenda utama Musypimwil ini adalah pengesahan anggota pengganti PWM Riau, yaitu Dr. H. Imron Rosyadi, ST., MH., yang menggantikan almarhum (Alm) Yusman Yusuf karena wafat pada Desember 2024 lalu.

PDM Kota Pekanbaru menyatakan dukungan penuh atas masuknya Imron Rosyadi, mengingat ia memiliki legitimasi kuat dalam Musyawarah Wilayah (Musywil) Muhammadiyah Riau 2023. Saat itu, ia memperoleh suara urutan ke-13, namun tidak pilih karena ada dua calon yang memperoleh suara sama dan dipilih berdasarkan masa KTAM lebih lama.

Dalam sidang pleno terakhir yang dipimpin oleh Dr. Agus Mandar, Musypimwil juga menghasilkan sejumlah rekomendasi penting dan strategis yang dibacakan oleh pimpinan sidang. Beberapa rekomendasi yang berasal dari PWM Riau maupun usulan dari PDM se-Riau turut diakomodasi, termasuk dari PDM Kota Pekanbaru.

Ketua PDM Pekanbaru, Drs. H. Jabarullah, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan sidang pleno dan peserta Musypimwil yang telah menerima dan mengakomodasi aspirasi dari PDM Pekanbaru. Adapun beberapa poin rekomendasi strategis dari PDM Pekanbaru yang diterima dalam pleno antara lain: Pertama, meminta PWM Riau untuk mengembangkan dakwah digital atau dakwah daring yang dapat diakses oleh seluruh pimpinan dan warga Muhammadiyah di seluruh kabupaten/kota se-Riau; Kedua, menegaskan kembali definisi “penyelenggara” pendidikan Muhammadiyah adalah pimpinan persyarikatan pendiri sekolah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan PP Muhammadiyah No. 3/2012 pasal 5 ayat 9 dan Ketentuan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah No. 2/2024 pasal 1 ayat 3 dan Keputusan PWM Riau nomor 38/KEP/II.0/B/2024 pasal 1; Ketiga, kewenangan penerbitan SK pengangkatan pegawai sekolah/madrasah Muhammadiyah dikembalikan kepada PDM, sesuai regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan PP Muhammadiyah No. 3/2012 Pasal 4 ayat 4.g, Pedoman No. 1/2024 Pasal 34 ayat 2, dan Ketentuan No. 5/2024 Pasal 9 ayat 1.d; Keempat, PWM Riau agar meminta PP Muhammadiyah untuk mengevaluasi kinerja kepemimpinan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru yang dinilai tidak kooperatif terhadap PDM Pekanbaru sebagai pendiri sekolah sehingga menyebabkan situasi sekolah kurang kondusif dan berdampak pada penurunan jumlah siswa setiap tahun, serta meminta masa jabatannya untuk tidak diperpanjang; Kelima, meminta PWM Riau untuk menerbitkan regulasi atau instruksi agar seluruh pegawai, baik di sekolah/madrasah maupun Perguruan Tinggi Muhammadiyah–'Aisyiyah (PTMA) di Riau, wajib mengikuti program pendidikan D1 Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (PIM), bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI).

Selain rekomendasi, PDM Pekanbaru juga menyampaikan tanggapan terhadap laporan konsolidasi dan realisasi program PWM Riau yang dibacakan oleh Dr. Elfiandri selaku Sekretaris PDM. Dalam tanggapannya, PDM Pekanbaru memberikan apresiasi atas program-program yang telah berhasil dijalankan PWM Riau, namun juga menyoroti sejumlah program unggulan yang belum menunjukkan progres signifikan, seperti: Pendirian Pusat Rehabilitasi Narkoba Muhammadiyah di Duri, Pembangunan Riau Muhammadiyah Tower, Pelaksanaan Program Pendidikan Ulama Tarjih kerja sama dengan UMRI dan Pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah.

PDM Pekanbaru berharap agar program-program unggulan tersebut segera mendapatkan tindak lanjut nyata dan dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Musypimwil ke-3 Muhammadiyah Riau ditutup pukul 12.15 Wib oleh Wakil Ketua PWM Prof. Dr. HM. Nazir Karim, MA dengan suasana penuh semangat kebersamaan dan optimisme dalam menguatkan dakwah persyarikatan dan memajukan pendidikan Muhammadiyah di Provinsi Riau.